Kumpulan Info Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Mulai dari Undang-Undang Dasar (UUD), Tap MPR, Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu/Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota (Perwali), Peraturan Bupati (Perbup), Peraturan Desa (Perdes), dan Peraturan Kepala Desa (Perkades). [Download File PDF, DOC/Word-PPT].

November 2019

WWW.PERATURAN.INFO - Sebagai kesepakatan dan rekomendasi dari sejumlah unsur lintas sektor dan lintas program yang terkait dengan kegiatan Revitalisasi Posyandu di Pusat maupun Daerah, maka Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/536/SJ – tanggal 3 Maret 1999, tentang Revitalisasi Posyandu yang selama ini menjadi pedoman operasional kegiatan Revitalisasi Posyandu, perlu diperbaharui atau disesuaikan dengan tuntutan perkembangan. Karena itulah pada tanggal 13 Juni 2001, Mendagri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 411.3/1116/SJ perihal Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu.

Surat edaran mendagri tersebut kemudian dikirim atau ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia untuk ditindaklanjuti.






Pertanyaannya adalah apa saja poin-poin penting dalam SE Mendagri no. 411.3/1116/SJ Tahun 2001?

Isi Surat Edaran Mendagri Nomor 411.3/1116/SJ Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu


MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH REPUBLIK INDONESIA



Nomor : 411.3/1116/SJ                                                                         

Sifat  : PENTING                                                                                         
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu



Jakarta, 13 Juni 2001

Kepada     
Yth. 

  1. Sdr.Gubernur Seluruh Indonesia.
  2. Sdr.Bupati/Walikota Seluruh Indonesia.

Di

TEMPAT




SURAT EDARAN


Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa berdasarkan kesepakatan dan rekomendasi hasil Lokakarya Nasional Peningkatan Fungsi dan Kinerja Posyandu sebagaimana telah kami sampaikan melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :411.1/1180/PMD tanggal 25 Agustus 2000, maka kegiatan Revitalisasi Posyandu perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya krisis multi dimensi yang berkepanjangan yang terjadi di Indonesia dan telah pula berdampak pada rendahnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dasarnya. Dengan demikian upaya akselerasi terhadap pelaksanaan Revitalisasi Posyandu masih diperlukan guna mendukung dan membina terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.


Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud dan dalam rangka menyesuaikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta menyikapi perkembangan demokratisasi kehidupan bermasyarakat dan pengembangan masyarakat madani, maka dipandang perlu untuk dilakukan pembaharuan Pedoman Revitalisasi Posyandu sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/536/SJ tanggal 3 Maret 1999 tentang Revitalisasi Posyandu.


Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengharapkan dengan hormat perhatian Saudara terhadap beberapa hal, sebagai berikut :



  1. Bahwa hakekat dilaksanakannya Revitalisasi Posyandu adalah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar dan peningkatan status gizi masyarakat, yang secara umum terpuruk sebagai akibat langsung maupun tidak langsung adanya krisis multi dimensi di Indonesia. Oleh karena itu untuk meningkatkan kemampuan setiap keluarga dalam memaksimalkan potensi pengembangan kualitas sumber daya manusia, diperlukan upaya Revitalisasi Posyandu sebagai unit pelayanan kesehatan dasar masyarakat yang langsung dapat dimanfaatkan untuk melayani pemenuhan kebutuhan dasar pengembangan kualitas manusia dini, sekaligus merupakan salah satu komponen perwujudan kesejahteraan keluarga.
  2. Dalam hal pelaksanaan demokratisasi kehidupan masyarakat diharapkan dapat pula menjangkau pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kesehatan dasar masyarakat, dimana Posyandu mampu berperan sebagai wadah pelayanan kesehatan dasar berbasis masyarakat. Melalui penyelenggaraan Posyandu yang dikelola dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat, maka hal itu dapat diartikan, bahwa Posyandu secara terbuka dapat dikelola oleh unsur masyarakat atau kelompok masyarakat yang mempunyai minat dan misi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dini.
  3. Untuk melaksanakan Revitalisasi Posyandu perlu dihimpun seluruh kegiatan masyarakat agar berperan serta secara aktif sesuai dengan kemampuannya, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pembina dilingkungannya masing-masing, sehingga cakupan sasaran kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan Posyandu pada hari buka dan kunjungan rumah dapat mencapai hasil yang setinggi- tingginya.
  4. Pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia beberapa waktu yang lalu, program Revitalisasi Posyandu dilaksanakan sebagai kegiatan yang diprioritaskan dalam program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK). Oleh karenanya prioritas penanganan program seperti itu perlu dilanjutkan upaya investasi pembangunan sumber daya manusia yang dilaksanakan secara merata di Indonesia. Dengan demikian dipandang perlu diterbitkan Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu yang dapat digunakan secara Nasional.
  5. Sehubungan dengan pentingnya upaya Revitalisasi Posyandu dimaksud, bersama ini kami mengharapkan agar jajaran Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota untuk mensosialisasikan pedoman tersebut serta mengkoordinasikan pelaksanaannya pada tingkat pengelola dan dengan melibatkan peran serta masyarakat (LSM, organisasi kemasyarakatan, sektor swasta, dunia usaha, lembaga/negara donor atau Organisasi Internasional ), agar pelaksanaan akselerasi Revitalisasi Posyandu dapat berlangsung secara optimal.
  6. Untuk melaksanakan kegiatan Revitalisasi Posyandu, terlampir kami sampaikan Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu, dengan harapan kiranya dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam pelaksanaan Revitalisasi Posyandu yang secara teknis masing-masing daerah dapat menyesuaikannya.

Demikian perihal tersebut kami sampaikan untuk menjadi maklum, dan atas segala perhatian serta kerjasama yang baik , kami ucapkan terima kasih.


MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH


TTD



SURJADI SOEDIRDJA 


TEMBUSAN disampaikan kepada :

  1. Yth. Bapak Presiden RI (sebagai laporan)
  2. Yth. Ibu Wakil Presiden RI (sebagai laporan)
  3. Yth. Para Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan;
  4. Yth. Ketua Umum Tim Penggerak PKK;
  5. Yth. Sdr Keua DPRD Propinsi se Indonesia;
  6. Yth. Sdr. Kepala Dinas/Kantor/Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi se Indonesia ;
  7. Yth. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi se Indonesia;
  8. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Indonesia;
  9. Yth. Sdr. Kepala Dinas/Kantor/Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota se Indonesia;
  10. Yth. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se Indonesia.



Lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

Perihal : Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu Nomor : 411.3/1116/SJ

Tanggal : 13 Juni 2001



PEDOMAN UMUM REVITALISASI POSYANDU

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


  1. Bahwa gangguan gizi pada anak dibawah usia dua tahun pada umumnya secara kuantitas tidak pernah berkurang. Demikian pula halnya yang terjadi di Indonesia selama ini, yang cenderung naik tingkat kerawanannya akibat krisis ekonomi tahun 1997 yang dikhawatirkan dapat mengancam kualitas SDM generasi penerus. Sesungguhnya kita memiliki teknologi untuk mengatasinya, yakni bila Posyandu dapat melaksanakan fungsi dasarnya sebagai unit pemantau tumbuh kembang anak, serta menyampaikan pesan kepada ibu sebagai agen pembaharuan dan anggota keluarga yang memiliki bayi dan balita dengan mengupayakan bagaimana memelihara anak secara baik, yang mendukung tumbuh kembang anak sesuai potensinya.
  2. Hikmah yang bisa dipetik saat terjadi krisis ekonomi, bahwa pemerintah telah mengambil langkah yang dinilai tepat oleh banyak pihak termasuk para donor, yakni dengan melaksanakan revitalisasi Posyandu, yang harapannya adalah agar Posyandu dapat berfungsi secara optimal untuk menyelamatkan dan meningkatkan status gizi maupun derajat kesehatan anak dan ibu sebagai upaya mencegah terjadinya hilangnya generasi penerus.
  3. Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak terhadap penabaian. Pengalaman empirik dibeberapa tempat menunjukan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu. Karena Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu.
  4. Kesepakatan melakukan Revitalisasi Posyandu sebagai tanggap darurat atas krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, merupakan pijakan dalam membangun SDM dini. Pengalaman selama ini membuktikan bahwa bila penyelenggaraan Posyandu baik, maka upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar pengembangan anak akan baik pula, seperti tercapainya cakupan imunisasi yang cukup tinggi pada tahun-tahun sebelum kritis dan adanya peningkatan umur harapan hidup. Sebaliknya bila kinerja Posyandu tidak baik, seperti dalam memantau pertumbuhan anak, maka status gizi anak perkembangannya dapat terganggu.
  5. Kurang berfungsinya Posyandu sehingga kinerjanya menjadi rendah, antara lain disebabkan karena rendahnya kemampuan kader dan pembinaan dari unsur Pemerintah Desa dan dinas/instansi/lembaga terkait, yang kemudian mengakibatkan rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan Posyandu. Akibat lebih lanjut adalah banyak hal yang sesungguhnya dapat bermanfaat bagi ibu-ibu untuk memahami cara memelihara anak secara baik sejak dalam kandungan, kemudian meningkatkan keselamatan ibu saat melahirkan secara mudah dan terjangkau, menjadi tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu diupayakan langkah dalam memberdayakan kadar agar lebih professional dalam memantau tumbuh kembang anak, serta membangun kemitraan masyarakat untuk meningkatkan dukungan dan memanfaatkan Posyandu secara optimal. Upaya tersebut telah diawali melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan dan Lokakarya Revitalisasi Posyandu sepanjang tahun 1999-2000.
  6. Perubahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang ditengarai oleh reformasi, memerlukan penyesuaian-penyesuaian dalam melaksanakan Revitalisasi Posyandu. Hal ini disebabkan karena berubahnya sistem pemerintahan di daerah, sistem bermasyarakat di tingkat Desa/Kelurahan, sistem berorganisasi dalam pelaksanaan demokratisasi dan berpartisipasi dalam penetapan kebijakan, serta tanggung jawab dalam pelaksanaannya, yang secara keseluruhan harus tetap dapat mendukung berkembangnya sistem penyelenggaraan pelayanan terpadu (Posyandu) untuk pemenuhan kebutuhan dasar pengembangan kualitas manusia dini berbasis masyarakat.
  7. Peran Posyandu sebagai salah satu sistem penyelenggaraan pelayanan kebutuhan kesehatan dasar dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia, memang sudah diakui keberadaannya. Agar Posyandu dapat melaksanakan fungsi dasarnya, maka perlu upaya Revitalisasi terhadap fungsi dan kinerja Posyandu yang telah dilaksanakan sejak krisis ekonomi timbul. Namun diakui pula, bahwa meskipun sejak tahun 1999 telah diprogramkan upaya Revitalisasi Posyandu di seluruh Indonesia, tetapi fungsi dan kinerja Posyandu secara umum masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Oleh karena itu pula, upaya Revitalisasi posyandu perlu terus ditingkatkan dan dilanjutkan agar mampu memenuhi kebutuhan pelayanan terhadap kelompok sasaran yang rentan.
  8. Mengingat begitu pentingnya peran Posyandu sebagai wahana pelayanan dari berbagai program, maka penyelenggaraan kegiatan Revitalisasi Posyandu perlu menyertakan aspek pemberdayaan masyarakat secara konsisten. Hal ini menuntut konsekuensi, bahwa aspek pemberdayaan masyarakat menjadi tumpuan upaya Revitalisasi Posyandu, yang dalam pelaksanaannya perlu tetap memperoleh bantuan tehnis ari Pemerintah, serta dengan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, seperti LSM, lembaga-lembaga donor, swasta, dunia usaha, dan sebagainya. Jadi aspek pemberdayaan masyarakat sebagai tumpuan kegiatan Revitalisasi Posyandu dimaksud perlu diarahkan pada strategi pendekatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dengan akses kepada modal sosial-budaya masyarakat yang didasarkan atas nilai tradisi gotong- royong yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat menuju kemandirian dan keswadayaan masyarakat.
  9. Menyadari di satu sisi adanya kebhinnekaan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, dan pada sisi yang lain ada keinginan kesamaan dalam mencapai tingkat kemajuan dan kesejahteraan, maka diperlukan pedoman yang bersifat nasional guna melaksanakan Revitalisasi Posyandu. Karena berhasil atau tidak berhasilnya pengembangan kualitas anak, sangat tergantung pula kepada sukses atau tidaknya upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka Revitalisasi Posyandu.

B. Tujuan.

1. Tujuan Umum

Meningkatkannya fungsi dan kinerja Posyandu agar dapat memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan,dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan.

2. Tujuan Khusus

a. Meningkatkan kualitas kemampuan dan ketrampilan kader Posyandu.
b. Meningkatkan pengelolaan dalam pelayanan Posyandu.
c. Meningkatkan pemenuhan kelengkapan sarana, alat, dan obat di Posyandu.
d. Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat untuk kesinambungan kegiatan Posyandu.
e. Meningkatkan fungsi pendampingan dan kualitas pembinaan Posyandu.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan Revitalisasi Posyandu ini pada dasarnya meliputi seluruh Posyandu dengan prioritas utama pada Posyandu Pratama dan Madya sesuai dengan kebutuhan.


II. STRATEGI


Strategi yang perlu ditempuh dalam rangka mencapai tujuan Revitalisasi Posyandu, adalah :
A. Meningkatkan kemampuan pengetahuan dan ketrampilan teknis, serta dedikasi kader di Posyandu.
B. Memperluas system Posyandu dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan di hari buka dan kunjungan rumah.
C. Menciptakan iklim kondusif untuk pelayanan dengan pemenuhan sarana dan prasarana kerja Posyandu.
D. Meningkatkan peran serta masyarakat dan kemitraan dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kegiatan Posyandu.
E. Menyediakan system pilihan jenis dalam pelayanan (paket minimal dan tambahan) sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat.
F. Menggunakan azas kecukupan dan urgensi dalam penetapan sasaran pelayanan dengan perhatian khusus pada Baduta untuk mencapai cakupan keseluruhan.
G. Memperkuat dukungan pembinaan dan pendampingan tehnis dari tenaga professional dan tokoh masyarakat, termasuk unsure LSM.

III. KOMPONEN KEGIATAN

Dalam melaksanakan strategi yang ditetapkan, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan fungsi dan kinerja Posyandu sebagai berikut :

A. Pelatihan Pelatih dan Pelatihan Kader

Pelatihan kader bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sekaligus dedikasi kader agar timbul kepercayaan diri untuk dapat melaksanakan tugas sebagai kader dalam melayani masyarakat, baik di Posyandu maupun saat melakukan kunjungan rumah.

Materi dalam pelatihan kader dititik beratkan pada ketrampilan teknis menyusun rencana kerja kegiatan di Posyandu, cara menghitung kelompok sasaran yang menjadi tanggung jawab Posyandu, cara menimbang, menilai pertumbuhan anak, cara menyiapkan kegiatan pelayanan sesuai kebutuhan anak dan ibu, menyiapkan peragaan cara pemberian makanan pendamping ASI dan PMT untuk anak yang pertumbuhannya tidak cukup sebagaimana pertambahan umurnya dan anak yang berat badannya tidak naik, memantau perkembangan ibu hamil dan ibu menyusui, dan sebagainya.


Agar pelatihan kader dapat berjalan efektif, maka diperlukan unsur pelatih kader yang mampu dan berdedikasi dalam memberikan materi pelatihan secara efektif dan berkesinambungan, yakni melalui pendampingan dan bimbingan.


Pelatihan kader diberikan secara berkelanjutan berupa pelatihan dasar dan berjenjang yang berpedoman pada modul pelatihan kader.

B. Meningkatkan jangkauan pelayanan melalui kegiatan pelayanan pada hari buka Posyandu dan kunjungan rumah

1. Pelayanan pada hari buka

Pelayanan Posyandu pada hari buka dilaksanakan dengan menggunakan 5 tahapan layanan yang biasa disebut system 5 meja. Tanpa mengurangi arti kelompok sasaran yang selama ini dilayani, yakni 3 (tiga) kelompok rawan yaitu Baduta, Balita, Ibu hamil dan Ibu menyusui, namun dengan mempertimbangkan terhadap urgensi adanya gangguan gizi yang cukup bermakna yang pada umumnya melanda anak-anak Bawah Dua Tahun (Baduta) yang bila tidak diatasi dapat menimbulkan gangguan yang tetap, maka diberikan perhatian khusus bagi Baduta agar dapat tercakup dalam pemantauan pertumbuhan dan pelayanan Posyandu.

a) Jenis pelayanan yang minimal perlu diberikan kepada anak (balita dan baduta), adalah :



  1. Penimbangan untuk memantau pertumbuhan anak, perhatian harus diberikan secara khusus terhadap anak yang selama 3 kali penimbangan pertumbuhannya tidak cukup naik sesuai umurnya (lebih rendah dari 200 gram/bulan) dan anak yang pertumbuhannya berada di bawah garis merah KMS.
  2. Pemberian Makanan Pendamping ASI dan Vit.A dua kali setahun.
  3. Pemberian PMT untuk anak yang tidak cukup pertumbuhannya (kurang dari 200 gram/bulan) dan anak yang berat badannya berada dibawah garis merah KMS.
  4. Memantau atau melakukan pelayanan Imunisasi dan tanda-tanda lumpuh layuh.
  5. Memantau kejadian ISPA dan Diare, serta melakukan rujukan bila diperlukan.

b) Paket Pelayanan Pengembangan atau pilihan, adalah paket layanan yang dapat ditambahkan atau dikembangkan bagi Posyandu yang telah mapan. Paket kegiatan pilihan ini merupakan perluasan kegiatan Posyandu yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat/kelompok sasaran di daerah, yang meliputi tambahan berbagai program, antara lain :
a) Program Pengembangan Anak Dini Usia (PADU) yang diintegrasikan Dengan Program Bina Keluarga Balita (BKB) dan kelompok bermain lainnya.
b) Program Dana Sehat/atau JPKM dan sejenisnya, seperti TABULIN, TABUMAS dan sebagainya.
c) Program Penyuluhan Penanggulangan penyakit endemis setempat seperti malaria, demam berdarah dengue (DBD), gondok endemic dan lain-lain.
d) Penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman (PAB-PLB).
e) Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat Desa (UKGMD). f) Program Diversifikasi Pertanian Tanaman Pangan.
g) Program sarana air minum dan jamban keluarga (SAMIJAGA) dan perbaikan lingkungan pemukiman.
h) Pemanfaatan pekarangan.
i) Kegiatan ekonomis produktif, seperti usaha simpan pinjam dan lain-lain.
j) Dan kegiatan lainnya seperti : TPA, Pengajian, Taman Bermain, Arisan, Peragaan Teknologi Tepat Guna dan sejenisnya.

c) Pelayanan Ibu Hamil dan Ibu menyusui Bagi ibu hamil dan menyusui, pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan baik oleh Bidan Desa maupun tenaga Kesehatan dari Puskesmas di Meja V saat Posyandu buka, berupa :


1) Ibu hamil


(a) Pemeriksaan kehamilan.

(b) Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang mengalami KEK.
(c) Pemberian tablet tambah darah .
(d) Penyuluhan gizi dan kesehatan reproduksi.

2) Ibu menyusui


(a) Pemberian Vit. A.

(b) Pemberian Makanan Tambahan.
(c) Pelayanan nifas dan pemberian tablet tambah darah.
(d) Penyuluhan tentang pemenuhan gizi selama menyusui, pemberian ASI eksklusif, perawatan nifas dan perawatan bayi baru lahir.
(e) Pelayanan KB.


2. Pelayanan dengan Kunjungan Rumah


Kunjungan rumah dilakukan oleh kader dan bila perlu didampingi oleh pendamping dari tenaga kesehatan atau tokoh masyarakat maupun unsur LSM sebelum dan sesudah hari buka Posyandu.

Kegiatan yang dilakukan dalam kunjungan rumah meliputi :

a) Menyampaikan undangan kepada kelompok sasaran agar berkunjung ke Posyandu saat hari buka.
b) Mengadakan pemutahiran data bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui dan pemetaan keluarga miskin.
c) Intensifikasi penyuluhan gizi dan kesehatan dasar.
d) Melakukan tindak lanjut temuan pada hari buka Posyandu dengan pemberian PMT.
e) Pemantauan status imunisasi dan lumpuh layuh.
f) Dengan dukungan tenaga kesehatan dan tokoh masyarakat melakukan kampanye pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan dari Puskesmas dan dapat membentuk kegiatan Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak.

C. Meningkatkan peran serta masyarakat dan membangun Kemitraan


Sebagai unit pelayanan yang berbasis masyarakat, Posyandu perlu mendapat dukungan luas dari masyarakat melalui peran sertanya agar kegiatan Posyandu dapat berkelanjutan dan jangkauannya meluas sesuai kebutuhan kelompok sasaran yang dilayaninya.

Peningkatan peran serta masyarakat untuk mendukung kegiatan Posyandu dapat dilakukan melalui :

  1. Pembentukan suatu lembaga atau unit pengelola Posyandu di desa yang anggotanya dipilih dari masyarakat, dengan tugas untuk mengelola secara professional penyelenggaraan Posyandu, termasuk memperhatikan masalah ketenagaan, sarana dan pembiayaan bagi kelangsungan Posyandu yang bersumber dari masyarakat.
  2. Pemberian penghargaan kepada kader berupa dana hibah atau pinjaman modal usaha bagi kader yang kinerjanya baik sebagai suatu perangsang agar terus tekun dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dimasukan pula sebagai upaya pemberdayaan ekonomi kader.
  3. Pemberian bantuan pembiayaan untuk penyelenggaraan Posyandu yang bersumber dari dana masyarakat, seperti zakat dan sumbangan keagamaan yang sejenis, maupun pemberian bantuan sarana dasar untuk pelaksanaan fungsi pokok Posyandu.
  4. Pemberian bimbingan dalam rangka pengelolaan Posyandu maupun kegiatan langsung berupa pelayanan seperti konseling dan rujukan yang dapat meningkatkan mutu Posyandu secara menyeluruh.
  5. Kemitraan yang dapat diwujudkan dengan cara membentuk dan memperkuat jejaring antar dan atau beberapa Posyandu yang diselenggarakan oleh berbagai organisasi kemasyarakatan, baik yang berada dalam satu desa atau sebutan lain, ataupun pada wilayah yang lebih luas. Dalam kemitraan, inti kegiatannya dapat berupa pelayanan langsung maupun bentuk lainnya yang berkaitan dengan peningkatan fungsi Posyandu, seperti pelatihan, orientasi, temu kerja, temu konsultasi, sarasehan, supervisi, dan evaluasi serta penggerakan peran serta masyarakat agar memperhatikan Posyandu sebagai unit pelayanan yang membantu keluarga dalam pengembangan kualitas generasi masa depan.

D. Optimalisasi Kegiatan Posyandu

Mengoptimalkan kegiatan Posyandu dengan cara memenuhi sarana dan prasarananya, sehingga Posyandu dapat berlangsung secara optimal, baik saat hari buka maupun saat kunjungan rumah tanpa mengalami hambatan. Sarana dasar seperti timbangan bayi, timbangan dewasa, kartu KMS, pita LILA, alat peragaan memasak, bahan KIE, obat-obatan berupa Vit.A, tablet dan sirup Fe, kapsul iodium, obat cacing, oralit, ATK dan format SIP untuk menunjang kegiatan pelayanan minimal dan paket Tambahan sesuai jumlah kelompok sasaran yang ditetapkan, merupakan syarat dasar untuk berfungsinya Posyandu secara baik.

Bahwa pemenuhan sarana dan prasarana tersebut pada hakekatnya menjadi tanggung jawab pengelola Posyandu dan masyarakat setempat. Pemerintah dan lembaga donor lainnya dapat membantu dalam melengkapi kegiatan, yang selanjutnya untuk kesinambungannya harus diusahakan oleh masyarakat.


Pada hari buka biasanya Posyandu menggunakan ruangan dan peralatan yang disediakan oleh masyarakat yang peduli terhadap keberadaan Posyandu. Prasarana kerja dan sumbangan masyarakat akan sangat mempengaruhi kinerja para kader maupun para pengunjung Posyandu pada saat pelayanan.



Prasarana kerja yang menciptakan suasana menentramkan dan akrab pendatang, akan menjadi salah satu daya tarik bagi kelompok sasaran untuk secara teratur atau secara berkala mengunjungi Posyandu.

E. Pelayanan Menggunakan Sistem Kafetaria (Pilihan Jenis Layanan)

Keragaman kondisi atau situasi anak dan ibu diberbagai daerah di Indonesia, perlu didekati melalui pemberlakuan pilihan system kafetaria (pilihan jenis layanan) sesuai kebutuhan kelompok sasaran, meskipun secara umum setiap Posyandu mampu memberi pelayanan mulai dari paket minimum sampai paket tambahan.

Pelayanan dengan pendekatan untuk memilih sendiri jenis pelayanan sesuai kebutuhan para klien, hendaknya tetap tidak menghilangkan tugas pokok Posyandu untuk menjadi unit pemantau tumbuh kembang anak, khususnya guna memenuhi kelompok sasaran yang paling rawan dalam proses tumbuh kembangnya, yakni Baduta. Selain itu, Posyandu diharapkan selalu dapat memberi layanan dalam pendidikan pada para ibu untuk memelihara bayi dan balita secara tepat melalui peningkatan kemampuan untuk mengamati adanya tanda-tanda penyimpangan dalam tumbuh kembang, seperti psiko- motorik/kemampuan kognitif (daya piker dan daya cipta), psiko-sosial/emosi, dan lain-lain.

F. Memberikan Perhatian Khusus Pada Kelompok sasaran Berdasar Azas Kecukupan (terutama pada Baduta)

Pada azas kecukupan, selain Revitalisasi Posyandu akan memprioritaskan kegiatannya pada Posyandu Pratama dan Madya, maka pada hari buka Posyandu perlu mempertimbangkan kondisi Posyandu yang masih menghadapi keterbatasan akan sumber daya manusia dan sarana.

Untuk menghindari pemborosan penggunaan sumber daya yang tersedia serta mempertimbangkan urgensi dalam penyelamatan dan peningkatan pengembangan SDM dini, maka dalam Revitalisasi Posyandu perlu diberikan perhatian khusus pelayanan pada kelompok Baduta berdasarkan azas kecukupan pelayanan Posyandu, yakni untuk memberi perhatian secara khusus kepada kelompok Baduta sebagai kelompok yang paling rentan terkena gangguan dalam proses tumbuh kembangnya. Dengan menguatkan kapasitas Posyandu untuk Deteksi Dini dan memperbaiki pertumbuhan anak Baduta, serta mencegah peningkatan gangguan gizi yang tidak perlu terjadi, maka bila hal ini dilakukan dalam lima tahun mendatang diharapkan akan dapat menurunkan prevalensi gangguan gizi secara bermakna.

G. Memperkuat Dukungan Pendampingan Dan Pembinaan Oleh Tenaga Profesional dan Tokoh Masyarakat.

Tugas kader Posyandu untuk mengelola dan melayani masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas SDM dini merupakan tugas yang berat dan dilakukan secara sukarela. Berkaitan dengan hal tersebut, mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki kader, maka keberhasilannya akan sangat tergantung dari seberapa jauh upaya pelaksanaan tugas kader mendapatkan dukungan pendampingan maupun bimbingan tenaga professional terkait maupun dari para tokoh masyarakat.

Secara teknis pendampingan dapat dilakukan oleh tenaga professional pada saat posyandu buka, yakni melalui pelayanan pada meja II, III, IV, dengan cara meningkatkan ketrampilan kader dalam menimbang, mencatat hasil penimbangan pada kartu KMS maupun register dan memahami hasil penimbangan, serta melakukan penyuluhan perorangan tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh para ibu baik untuk dirinya maupun untuk anaknya.


Secara teratur pembinaan harus dilakukan oleh pengelola Posyandu di desa untuk memajukan penyelenggaraan Posyandu. Selain itu, pembinaan juga dilakukan oleh Dinas/Instansi yang peduli dan terkait dengan kegiatan program Posyandu, seperti Pokjanal Posyandu Kecamatan, unsure Puskesmas (Bidan di Desa/Polindes), Dinas Pendidikan, BKKBN, Kepala Desa/Lurah, Tim Penggerak PKK, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang mengelola Posyandu.


Pembinaan dapat dilakukan secara sendiri atau dalam kesatuan Tim yang dibentuk untuk pembinaan Posyandu, disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan setempat.



WWW.PERATURAN.INFODownload Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 [PDF] | Dalam postingan kali ini Peraturan.Info akan mengulas salinan PMK 65 Tahun 2013 atau Permenkes 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan. Apa saja yang dibahas dalam peraturan ini? 


<img src="https://1.bp.blogspot.com/-eScOWsqYznw/Xd5TqTMyF4I/AAAAAAAAADQ/1nRF7P_n1hUjEGNsCZt8mbkiA5LDMD_YgCLcBGAsYHQ/s320/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-65-tahun-2013-tentang-pedoman-pelaksanaan-dan-pembinaan-pemberdayaan-masyarakat-dibidang-kesehatan.png" alt="Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan"/>

Berikut ini ringkasan isi PMK/Permenkes No. 65 Tahun 2013:

Isi Permenkes Nomor 65 Tahun 2013

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN



Permendagri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pokjanal Posyandu [PDF] | www.peraturan.info - Pos Pelayanan Terpadu atau disingkat "Posyandu" adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Dalam pelaksanaannya, Posyandu membentuk kelompok kerja (Pokja) yang didasarkan pada permendagri no. 54 tahun 2007.

<img src="https://1.bp.blogspot.com/-dXzkm4Cumys/Xd4_TGLNsEI/AAAAAAAAAC4/HxHKGBy8_iEye1IRieDQ3CBrr_Rn62UvACLcBGAsYHQ/s320/permendagri-nomor-54-tahun-2007-tentang-pokjanal-posyandu.png" alt="Gambar Permendagri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pokjanal Posyandu"/>

Apa saja isi Permendagri 54 Tahun 2007 ini?


Berikut ini ulasan tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu. 

www.peraturan.info - Apakah Anda sedang mencari file download "Permendagri 33 Tahun 2019" dalam bentuk format PDF atau Doc (Word)? Berikut ini ulasan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

Isi Permendagri 33 Tahun 2019

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah diperlukan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 308 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. 2. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBD. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Wali Kota.

Pasal 2

(1) Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 meliputi: a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah; b. prinsip penyusunan APBD;

c. kebijakan penyusunan APBD; d. teknis penyusunan APBD; dan e. hal khusus lainnya. (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Format dokumen penganggaran dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah dilakukan prosesnya sebelum Peraturan Menteri ini mulai belaku, tetap menggunakan struktur perencanaan dan penganggaran APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Juni 2019

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2019.

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 655.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19690818 199603 1001

Download Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 PDF dan DOC

Itulah ringkasan isi Permendagri nomor 33 tahun 2019. Jika Anda memerlukan file download beserta penjelasan dan Lampiran-Lampirannya. Silahkan download melalui link download dibawah ini:

FORMAT DOC

Link download alternatif: Permendagri 33 Tahun 2019 Doc

atau:

FORMAT PDF

Link download alternatif: Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 PDF

Demikian ulasan tentang Download Permendagri 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Semoga berguna untuk Anda semua.

www.peraturan.info - Apakah Anda mencari file download "Permendagri 56 Tahun 2019" dan Lampirannya dalam bentuk format PDF atau Doc (Word)? Berikut ini ulasan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Isi Permendagri 56 Tahun 2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

3. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. 4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

Nomenklatur sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas: a. sekretariat daerah provinsi; dan

b. sekretariat daerah kabupaten/kota.

BAB II

TIPE, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

Pasal 3

(1) Sekretariat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diklasifikasikan atas tipe A, tipe B dan tipe C. (2) Sekretariat daerah provinsi tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat daerah dengan beban kerja yang besar, tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat daerah dengan beban kerja yang sedang, dan tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat daerah dengan beban kerja yang kecil. (3) Penentuan tipe sekretariat daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Sekretariat daerah provinsi tipe A, terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten. (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) biro. (3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian. (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 5

(1) Sekretariat daerah provinsi tipe B, terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten. (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) biro. (3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian. (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 6

(1) Sekretariat daerah provinsi tipe C, terdiri atas paling banyak 2 (dua) asisten. (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) biro. (3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian. (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 7

(1) Asisten pada sekretariat daerah provinsi tipe A dan tipe B, terdiri atas: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan c. Asisten Administrasi Umum.

(2) Asisten pada sekretariat daerah provinsi tipe C, terdiri atas: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan b. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum.

Pasal 8

(1) Biro pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sekretariat daerah provinsi tipe A, terdiri atas: a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;

b. Biro Kesejahteraan Rakyat; dan c. Biro Hukum. (2) Biro pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Sekretariat daerah provinsi tipe A, terdiri atas:

a. Biro Perekonomian;

b. Biro Pengadaan Barang dan Jasa; dan c. Biro Administrasi Pembangunan. (3) Biro pada Asisten Administrasi Umum sekretariat daerah provinsi tipe A, terdiri atas: a. Biro Organisasi;

b. Biro Umum; dan

c. Biro Administrasi Pimpinan.

Pasal 9

(1) Biro pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sekretariat daerah provinsi tipe B, terdiri atas: a. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan b. Biro Hukum. (2) Biro pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan sekretariat daerah provinsi tipe B, terdiri atas: a. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;

dan

b. Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

(3) Biro pada Asisten Administrasi Umum sekretariat daerah provinsi tipe B, terdiri atas: a. Biro Organisasi; dan b. Biro Umum.

Pasal 10

(1) Biro pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sekretariat daerah provinsi tipe C, terdiri atas: a. Biro Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan

Rakyat; dan b. Biro Hukum. (2) Biro pada Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum sekretariat daerah provinsi tipe C, terdiri atas: a. Biro Organisasi; dan b. Biro Umum.

Pasal 11

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi pada sekretariat daerah provinsi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Gubernur dapat melakukan pengurangan jumlah biro, bagian dan subbagian pada masing-masing asisten sekretariat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (2) Gubernur dapat melakukan penyesuaian nomenklatur, pembagian tugas dan fungsi biro, bagian dan subbagian pada masing-masing biro sekretariat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 dan pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (3) Gubernur dalam melakukan pengurangan dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

BAB III

TIPE, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 13

(1) Sekretariat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diklasifikasikan atas tipe A, tipe B dan tipe C. (2) Sekretariat daerah kabupaten/kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat daerah dengan beban kerja yang besar, tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat daerah dengan beban kerja yang sedang, dan tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat daerah dengan beban kerja yang kecil. (3) Penentuan tipe sekretariat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai Perangkat Daerah.

Pasal 14

(1) Sekretariat daerah kabupaten/kota tipe A, terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten. (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian. (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 15

(1) Sekretariat daerah kabupaten/kota tipe B, terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten. (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian. (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 16

(1) Sekretariat daerah kabupaten/kota tipe C, terdiri atas paling banyak 2 (dua) asisten. (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian. (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 17

(1) Asisten pada Sekretariat daerah kabupaten/kota tipe A

dan tipe B, terdiri atas:

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan c. Asisten Administrasi Umum. (2) Asisten pada Sekretariat daerah kabupaten/kota tipe C, terdiri atas: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan b. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum.

Pasal 18

(1) Bagian pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat daerah kabupaten/kota tipe A, terdiri atas: a. Bagian Tata Pemerintahan;

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat;

c. Bagian Hukum; dan d. Bagian Kerja Sama. (2) Bagian pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Sekretariat daerah kabupaten/kota tipe A, terdiri atas:

a. Bagian Perekonomian;

b. Bagian Administrasi Pembangunan;

c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan d. Bagian Sumber Daya Alam. (3) Bagian pada Asisten Administrasi Umum Sekretariat daerah kabupaten/kota tipe A, terdiri atas: a. Bagian Umum;

b. Bagian Organisasi;

c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan d. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 19

(1) Bagian pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat daerah kabupaten/kota tipe B, terdiri atas: a. Bagian Pemerintahan;

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan c. Bagian Hukum. (2) Bagian pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Sekretariat daerah kabupaten/kota tipe B, terdiri atas:

a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

b. Bagian Administrasi Pembangunan; dan c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. (3) Bagian pada Asisten Administrasi Umum Sekretariat daerah kabupaten/kota tipe B, terdiri atas: a. Bagian Umum;

b. Bagian Organisasi; dan

c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Pasal 20

(1) Bagian pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat daerah kabupaten/kota tipe C, terdiri atas: a. Bagian Pemerintahan;

b. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat; dan c. Bagian Hukum. (2) Bagian pada Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Sekretariat daerah kabupaten/kota tipe C, terdiri atas: a. Bagian Administrasi Pembangunan; b. Bagian Organisasi; dan c. Bagian Umum.

Pasal 21

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi pada Sekretariat daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

(1) Bupati/wali kota dapat melakukan pengurangan jumlah bagian dan subbagian pada masing-masing asisten sekretariat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (2) Bupati/wali kota dapat melakukan penyesuaian nomenklatur, pembagian tugas dan fungsi bagian dan subbagian pada masing-masing bagian sekretariat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 dan pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (3) Bupati/wali kota dalam melakukan pengurangan dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. (4) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat tidak memberikan persetujuan tertulis kepada kabupaten/kota, Menteri melakukan fasilitasi Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat melaporkan hasil persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diberikannya persetujuan tertulis. (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan penyusunan standar kompetensi jabatan dan penataan nomenklatur jabatan pelaksana.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah melakukan pembinaan secara umum kelembagaan sekretariat daerah provinsi. (2) Menteri melalui Sekretaris Jenderal melakukan pembinaan secara teknis kelembagaan sekretariat daerah provinsi. (3) Menteri melalui Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan kelembagaan sekretariat daerah provinsi. (4) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kelembagaan sekretariat daerah kabupaten/kota.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Ketentuan mengenai nomenklatur dan unit kerja sekretariat daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang secara khusus mengatur keistimewaan dan kekhususan Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian nomenklatur dan unit kerja sekretariat daerah paling lama akhir Bulan Desember Tahun 2019.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Agustus 2019

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 26 Agustus 2019.

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 970.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19690818 199603 1001

Itulah ringkasan isi Permendagri nomor 56 tahun 2019. Jika Anda memerlukan file download nya secara lengkap beserta Lampiran-Nya. Silahkan download melalui link download dibawah ini:

Link download alternatif: Permendagri 56 Tahun 2019 Doc

atau:

Link download alternatif: Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 PDF

Demikian ulasan tentang Permendagri 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Semoga berguna dan membantu Anda semua yang membutuhkan info dan contoh file Doc dan PDF nya.

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget