Kumpulan Info Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Mulai dari Undang-Undang Dasar (UUD), Tap MPR, Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu/Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota (Perwali), Peraturan Bupati (Perbup), Peraturan Desa (Perdes), dan Peraturan Kepala Desa (Perkades). [Download File PDF, DOC/Word-PPT].

April 2020

www.peraturan.info | Aturan mengenai pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial telah berubah. Perubahan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang diatur dalam Permensos Nomor 5 Tahun 2019 diubah dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Permensos Nomor 11 Tahun 2019 ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2019 dan diundangkan pada tanggal 11 September 2019 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asas Manusia.

www.peraturan.info | Sebagai dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, data terpadu kesejahteraan sosial yang meliputi pendataan, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan perlu dikelola dengan baik, akuntabel, dan berkelanjutan. Atas dasar pertimbangan tersebut kemudian, Menteri Sosial menetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Permensos 5 Tahun 2019 ditetapkan oleh Mensos RI pada tanggal 22 Juni 2019 dan diundangkan pada tanggal 2 Juli 2019 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732.

WWW.PERATURAN.INFO | Menteri Sosial Republik Indonesia, Juliari P Batubara menetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna pada tanggal 13 Desember 2019. Permensos Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna ini secara resmi diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana pada tanggal 20 Desember 2019.

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget