Daftar semua peraturan

Menampilkan urutan 7491 s.d. 7500 dari 13896 peraturan.

#JudulNomor dan TahunBentuk
7491Beasiswa yang Dikecualikan Dari Obyek Pajak Penghasilan.No. 246/PMK.03/2008Peraturan Menteri Keuangan
7492Badan-Badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak Penghasilan.No. 245/PMK.03/2008Peraturan Menteri Keuangan
7493Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.No. 244/PMK.03/2008Peraturan Menteri Keuangan
7494Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/KMK.04/1974 tentang Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan.No. 243/PMK.03/2008Peraturan Menteri Keuangan
7495Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Tahun Anggaran 2009.No. 242/PMK.011/2008Peraturan Menteri Keuangan
7496Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2009.No. 241/PMK.011/2008Peraturan Menteri Keuangan
7497Penyusunan dan Pelaksanaan DIPA Luncuran (DIPA - L) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun Anggaran 2008 sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2009No. 240/PMK.05/2008Peraturan Menteri Keuangan
7498Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.No. 238/PMK.03/2008Peraturan Menteri Keuangan
7499Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Keramik TablewareNo. 237/PMK.011/2008Peraturan Menteri Keuangan
7500Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (Ak-Fta)No. 236/PMK.011/2008Peraturan Menteri Keuangan