Daftar semua peraturan

Menampilkan urutan 9021 s.d. 9030 dari 13896 peraturan.

#JudulNomor dan TahunBentuk
9021Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Di Ubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2004No. 12 Th. 2005Peraturan Presiden
9022Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Beserta Tata Cra Pemungutan, Penyetoran dan PelaporannyaNo. 11/PMK.03/2005Peraturan Menteri Keuangan
9023Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)No. 11 Th. 2005Undang-Undang
9024Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran PublikNo. 11 Th. 2005Peraturan Pemerintah
9025Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004No. 11 Th. 2005Peraturan Presiden
9026Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.03/2002 tentang Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak LainnyaNo. 10/PMK.03/2005Peraturan Menteri Keuangan
9027Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-UndangNo. 10 Th. 2005Undang-Undang
9028Penghitungan Jumlah Hak Suara KreditorNo. 10 Th. 2005Peraturan Pemerintah
9029Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik IndonesiaNo. 10 Th. 2005Peraturan Presiden
9030Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 356/KMK.01/2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam Rangka Early Harvest Package (Ehp) Bilateral Indonesia-China Free Trade Area (Fta).No. 09/PMK.010/2005Peraturan Menteri Keuangan