Perbaikan Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Pemegang Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia Yang Pertama
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1971
Disclaimer
Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).
Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.
Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1971 TENTANG PERBAIKAN TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN KEPADA BEKAS Menimbang:
bahwa tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas pemegang jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.
bahwa untuk memberi penghargaan yang wajar kepada D
Mohammad Hatta sebagai bekas Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, serta sebagai salah seorang penanda tangan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, dianggap perlu untuk meninjau kembali pengaturan tunjangan yang bersifat pensiun bagi yang bersangkutan. Mengingat:
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-undang N
11 Tahun 1969; 3. Peraturan Pemerintah N
6 Tahun 1957. MEMUTUSKAN : Menetapkan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Perbaikan Tunjangan yang bersifat Pensiun kepada Bekas Pemegang Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia yang
Pasal 1. Kepada bekas pemegang jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama diberi perbaikan penghasilan dengan pensiun pokok sebesar R
25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah )
Pasal 2. Di atas pensiun pokok dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, diberikan tunjangan-tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan pensiun yang berlaku bagi pegawai
Pasal 3. Semua peraturan pensiun bagi bekas Wakil Presiden Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku
Pasal 4. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya surut sampai dengan tanggal 1 Agustus 1971. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik I
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 1971. Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 September 1971. Sekretaris Negara Republik Indonesia, ALAMSJAH. CATATAN Kutipan : LN 1971/67