Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara Dan Perusahaan-Perusahaan Negara Dalam Lingkungannya
Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1971
Disclaimer
Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).
Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.
Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 1971 TENTANG PEMBUBARAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN MEKANISASI PERTANIAN NEGARA DAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN NEGARA DALAM LINGKUNGANNYA Menimbang :
bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan secara mendalam, Badan Pimpinan Umum Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah N
13 tahun 1963 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1963 N
- dan Perusahaan-perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara yang berada dalam lingkungannya, ternyata tidak dapat dipertahankan kelangsungan pengusahaannya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang rasionil, sehingga dipandang perlu untuk membubarkannya;
bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur pembubaran badan-badan hukum tersebut pada sub a di atas. Mengingat :
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-undang N
19 P
tahun 1960 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1960 N
59; Tambahan Lembaran- Negara Republik Indonesia N
1989). MEMUTUSKAN : Menetapkan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara dan Perusahaan-perusahaan Negara dalam
Pasal 1 Terhitung mulai tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini, membubarkan :
Badan Pimpinan Umum Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah N
13 tahun 1963 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1963 N
18);
Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara I yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah N
33 tahun 1961 (Lembaran- Negara Republik Indonesia tahun 1961 N
54; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia N
2188)
Peraturan Pemerintah N
14 tahun 1963 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1963 N
19);
Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara II yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah N
34 tahun 1961 (Lembaran- Negara Republik Indonesia tahun 1961 N
55; Tambahan lembaran-Negara Republik Indonesia N
2189)
Peraturan Pemerintah N
14 tahun 1963 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1963 N
19);
Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara III yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah N
38 tahun 1961 (Lembaran- Negara Republik Indonesia tahun 1961 N
59; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia N
2193)
Peraturan Pemerintah N
14 tahun 1963 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1963 N
19);
Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara IV yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah N
40 tahun 1961 (Lembaran- Negara Republik Indonesia tahun 1961 N
61; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia N
2195)
Peraturan Pemerintah N
14 tahun 1963 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1963 N
19);
Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara V yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah N
41 tahun 1961 (Lembaran- Negara Republik Indonesia tahun 1961 N
62; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia N
2196)
Peraturan Pemerintah N
14 tahun 1963 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1963 N
19);
Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara VI yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah N
39 tahun 1961 (Lembaran- Negara Republik Indonesia tahun 1961 N
60; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia N
2194)
Peraturan Pemerintah N
14 tahun 1963 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1963 N
19);
Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara VII yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah N
43 tahun 1961 (Lembaran- Negara Republik Indonesia tahun 1961 N
64; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia N
2198)
Peraturan Pemerintah N
14 tahun 1963 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1963 N
- Pasal 2. Segala persoalan yang timbul dari dan yang berhubungan dengan pembubaran termaksud dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah ini termasuk penunjukan likwidaturnya akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal-pasal 3, 4 dan 5 Peraturan Pemerintah
Pasal 3. Pengesahan atas pertanggungan-jawab likwidatur oleh Menteri Pertanian didasarkan atas hasil pemeriksaan Departemen Keuangan c.
Direktorat Akuntan N
Pasal 4. (1) Semua kekayaan badan-badan hukum termaksud dalam pasal 1 huruf-huruf a sampai dengan h Peraturan Pemerintah ini setelah diadakan likwidasi menjadi milik Negara. (2) Dalam hal kekayaan dari hasil likwidasi badan-badan hukum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dibutuhkan oleh Departemen Pertanian untuk membantu kelancaran atas pelaksanaan fungsi dan kegiatannya, maka pengurusan dan penguasaan selanjutnya atas kekayaan termaksud dapat diserahkan kepada Departemen Pertanian. (3) Hal-hal yang menyangkut dengan pelaksanaan ketentuan termaksud dalam ayat (2) pasal ini diatur secara bersama oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian berdasarkan peraturan perundangan yang
Pasal 5. Kedudukan pegawai/karyawan dari badan-badan hukum termaksud dalam pasal 1 huruf-huruf a sampai dengan h Peraturan Pemerintah ini diatur sebagai berikut :
Pegawai/karyawan yang berstatus sebagai pegawai negeri yang diperbantukan kepada badan-badan hukum termaksud dikembalikan kepada Departemen Pertanian;
Pegawai/karyawan yang berstatus sebagai pegawai perusahaan Negara akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian berdasarkan peraturan perundangan yang
Pasal 6. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan- peraturan Pemerintah termaksud dalam pasal 1 huruf-huruf a sampai dengan h Peraturan Pemerintah ini dan semua peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku
Pasal 7. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur
Pasal 8. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam lembaran-Negara Republik I
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Desember 1971 Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO Jenderal TNI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1971 Sekretaris Negara Republik Indonesia ALAMSJAH Letnan Jenderal TNI Kutipan : LN 1971/97