Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022

JUDULPERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 /PMK.07/2022 TENTANG RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2022
PEMBUKAAN
- Konsideran (Menimbang)
  - a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian…
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 66A ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995…
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor…
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai…
- Dasar Hukum (Mengingat)
  - 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik…
  - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran…
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan…
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan…
  - 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana…
  - 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata…
BATANG TUBUH
PENUTUP

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

JUDULPERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 /PMK.07/2022 TENTANG RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2022
PEMBUKAAN
- Konsideran (Menimbang)
  - a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian…
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 66A ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995…
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor…
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai…
- Dasar Hukum (Mengingat)
  - 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik…
  - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran…
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan…
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan…
  - 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana…
  - 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata…
BATANG TUBUH
PENUTUP

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Komentar!