Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017
InfoIsi
Terkait
Disclaimer
Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).
Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.
Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.
Pasal 44
Perjanjian kerja sama antara Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dengan Wahana Pendidikan dan/atau Lembaga lain ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal salah satu pihak merupakan pihak asing, perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.
(3)Perjanjian (3) a. waktu penandatanganan;
- identitas para pihak;
- tujuan dan luaran;
- ruang lingkup;
- tanggung ^jawab bersama;
- hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
- ketentuan pelaksanaan;
- pendanaan;
- ^jangka waktu;
- keadaan kahar;
- penyelesaian sengketa para pihak; dan
- sanksi atas pelanggaran. BAB VIII SISTEM PENJAMINAN MUTU