Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
InfoIsiBagian Kedua
Terkait
Disclaimer
Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).
Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.
Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.
- JUDULUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH
- PEMBUKAAN
Konsideran (Menimbang)
- a. bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan…
- b. bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum bagi seluruh perangkat…
- c. bahwa sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kedudukan…
- d. bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib pemerintahan, wilayah Negara…
- e. bahwa dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di…
- f. bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah, selain didasarkan pada azas…
- g. bahwa untuk mengatur yang dimaksud di atas, perlu ditetapkan Undang- undang…
Dasar Hukum (Mengingat)
- 1. Pasal-pasal 5 ayat (1), 18, dan 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
- 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor…
- 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1973…
- 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota…
- 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya…
- 6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis…
- BATANG TUBUH
- PENUTUP
Bagian Kedua
Otonomi Daerah
Pasal 7
Daerah berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Pasal 8
(1)Penambahan penyerahan urusan pemerintahan kepada Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(2)Penambahan penyerahan urusan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal
ini, disertai perangkat, alat perlengkapan, dan sumber
pembiayaannya.
Pasal 9
Sesuatu urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah
dapat ditarik kembali dengan peraturan perundang-undangan yang
setingkat.
Pasal 10
(1)Untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden
tentang hal-hal yang dimaksud dalam, Pasal-pasal 4, 5, 8, dan 9
Undang- undang ini dibentuk Dewan Pertimbangan Otonomi
Daerah.
(2)Pengaturan mengenai Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 11
(1)Titik berat Otonomi Daerah diletakkan pada Daerah Tingkat II.
(2)Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini,
diatur dengan Peraturan Pemerintah.