Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip:

kegotongroyongan;
nirlaba;
keterbukaan;
kehati-hatian;
akuntabilitas;
portabilitas;
kepesertaan bersifat wajib;
dana amanat; dan
hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta.

Komentar!