Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

(2)Kewenangan Daerah di wilayah laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :

eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut;
pengaturan kepentingan administratif;
pengaturan tata ruang;
penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; dan
bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.

Komentar!