Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

(1)Pemerintah wajib melakukan pengawasan mutu pelayanan atas:

badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pengelola sumber daya air; dan
badan usaha lain dan perseorangan sebagai pemegang izin pengusahaan sumber daya air.

Komentar!