Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
InfoIsi
Terkait
Disclaimer
Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).
Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.
Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.
- JUDULUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
- PEMBUKAAN
Konsideran (Menimbang)
- a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelindungan dari kekerasan dan berhak…
- b. bahwa kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan…
- c. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual…
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,…
Dasar Hukum (Mengingat)
- Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik…
- BATANG TUBUH
- PENUTUP
Pasal 26
(1)Korban dapat didampingi oleh Pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
(2)Pendamping Korban meliputi:
- petugas LPSK;
- petugas UPTD PPA;
- tenaga kesehatan;
- psikolog;
- pekerja sosial;
- tenaga kesejahteraan sosial;
- psikiater;
- Pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal;
- petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan
- Pendamping lain.
(3)Pendamping Korban harus memenuhi syarat:
- memiliki kompetensi tentang Penanganan Korban yang berperspektif hak asasi manusia dan sensitivitas gender; dan
- telah mengikuti pelatihan Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
(4)Pendamping diutamakan berjenis kelamin sama dengan Korban.