Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

(1)Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi:

(2)Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:

penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;
penguatan psikologis;
pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;
pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban;
pendampingan hukum;
pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas;
penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;
penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban;
penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban;
hak atas informasi dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan
hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.

(3)Pemulihan setelah proses peradilan meliputi:

pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan;
penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban;
pendampingan penggunaan Restitusi dan/atau kompensasi;
penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;
penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;
pemberdayaan ekonomi; dan
penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diatur dengan Peraturan Presiden.

Komentar!