Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

(3)Dalam menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, UPTD PPA bertugas:

menerima laporan atau penjangkauan Korban;

memberikan informasi tentang Hak Korban;

memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;

memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;

memfasilitasi pemberian layanan psikososial, Rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;

menyediakan layanan hukum;

mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;

mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;

memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;

mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan Hak Korban dengan lembaga lainnya; dan

memantau pemenuhan Hak Korban oleh aparatur penegak hukum selama proses acara peradilan.

Komentar!