Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

(1)Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di pusat dikoordinasikan oleh Menteri.

(2)Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
kepolisian;
LPSK;
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
institusi lainnya.

Komentar!