Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

Hak Korban atas Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi:

hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
hak atas layanan hukum;
hak atas penguatan psikologis;
hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Komentar!