Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerja sama dengan:

pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial;
rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan balai pemasyarakatan;
kepolisian;
kejaksaan;
pengadilan;
unit pelaksana teknis badan yang menyelenggarakan pelindungan pekerja migran;
kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
kantor wilayah dan unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
perwakilan LPSK di daerah;
Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan
institusi lainnya.

Komentar!