Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019

Disclaimer

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

Outline<<Bagian Kedua >>Bagian Keempat

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Penyelenggara Ibadah Haji Khusus

Pasal 62

PIHK berhak mendapatkan:

pembinaan dari Menteri;

informasi tentang kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus;

informasi tentang data Jemaah Haji Khusus pada tahun berjalan di setiap PIHK;

identitas Jemaah Haji dan asuransi;

penerimaan saldo setoran Bipih Khusus dari Badan Pengelola Keuangan Haji sesuai dengan jumlah Jemaah Haji Khusus yang telah melunasi Bipih Khusus dan yang akan berangkat pada tahun berjalan;

informasi tentang hasil pengawasan dan akreditasi; dan

kuota untuk penanggung jawab PIHK, petugas kesehatan, dan pembimbing Ibadah Haji khusus.

Pasal 63

(1)PIHK wajib:

memfasilitasi pengurusan dokumen perjalanan Ibadah Haji khusus;

memberikan bimbingan dan pembinaan Ibadah Haji khusus;

memberikan pelayanan kesehatan, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan pelindungan;

memberangkatkan, melayani, dan memulangkan Jemaah Haji Khusus sesuai dengan perjanjian;

memberangkatkan penanggung jawab PIHK, petugas kesehatan, dan pembimbing Ibadah Haji khusus sesuai dengan ketentuan pelayanan haji khusus;

memfasilitasi pemindahan calon Jemaah Haji Khusus kepada PIHK lain atas permohonan jemaah; dan

melaporkan pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus kepada Menteri.

(2)PIHK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksu pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa

teguran tertulis;

pembekuan izin; atau

pencabutan izin.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.