Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

(1)Jemaah Haji berhak:

mendapatkan bukti setoran dari BPS Bipih dan nomor porsi dari Menteri;
mendapatkan bimbingan manasik haji dan materi lainnya di tanah air, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi;
mendapatkan pelayanan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan;
mendapatkan pelayanan transportasi;
mendapatkan pelindungan sebagai Jemaah Haji Indonesia;
mendapatkan identitas haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji;
mendapatkan asuransi jiwa sesuai dengan prinsip syariat;
mendapatkan pelayanan khusus bagi Jemaah Haji penyandang disabilitas;
mendapatkan informasi pelaksanaan Ibadah Haji;
memilih PIHK untuk Jemaah Haji Khusus; dan
melimpahkan nomor porsi kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dengan alasan meninggal dunia atau sakit permanen menurut keterangan kesehatan Jemaah Haji.

Komentar!