Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019

Disclaimer

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

Outline<<Pasal 62 >>Pasal 64

Pasal 63

(1)PIHK wajib:

memfasilitasi pengurusan dokumen perjalanan Ibadah Haji khusus;

memberikan bimbingan dan pembinaan Ibadah Haji khusus;

memberikan pelayanan kesehatan, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan pelindungan;

memberangkatkan, melayani, dan memulangkan Jemaah Haji Khusus sesuai dengan perjanjian;

memberangkatkan penanggung jawab PIHK, petugas kesehatan, dan pembimbing Ibadah Haji khusus sesuai dengan ketentuan pelayanan haji khusus;

memfasilitasi pemindahan calon Jemaah Haji Khusus kepada PIHK lain atas permohonan jemaah; dan

melaporkan pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus kepada Menteri.

(2)PIHK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksu pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa

teguran tertulis;

pembekuan izin; atau

pencabutan izin.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Disclaimer

Pasal 63

Komentar!