Ibu Kota Negara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022

Disclaimer

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

Outline>>BAB II

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ibu Kota Negara bernama Nusa ntara dan selanjutnya disebut sebagai I bu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.
Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat pusat, serta lembaga lain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang.
Pemerintah Pusat adalah Presid en Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
Presiden adalah Presiden Republik Indones ia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusanta ra adalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.
Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, serta penyelengga ra Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara .
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara .
Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah wa kil kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disingkat KSN Ibu Kota Nusantara adalah kawasan khu sus yang cakupan wilayah dan fungsinya ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.
Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah dokumen perencanaan terpadu dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Peme rintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Tanah adalah permukaan bumi, baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertent u yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi.
Hak Atas Tanah yang selanjutnya disingkat HAT adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan Tanah, termasuk ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah Tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan Tanah, dan/atau ruang di bawah Tanah.

Pasal 2

Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk:

menjadi kota berkelanjutan di dunia;
sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; dan
menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Panc asila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

(1)Undang-Undang ini dibentuk dan dilaksanakan berdasarkan asas:

ketuhanan;
pengayoman;
kemanusiaan;
kebangsaan;
kenusantaraan;
kebinekatunggalikaan;
keadilan;
kesamaan kedudukan dal am hukum dan pemerintahan;
ketertiban dan kepastian hukum;
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
efektivitas dan efisiensi pemerintahan.

(2)Pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara dilaksanakan berdasarkan prinsip:

kesetaraan;
keseimbangan ek ologi;
ketahanan;
keberlanjutan pembangunan;
kelayakan hidup;
konektivitas; dan

Terkait