Ibu Kota Negara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022

Disclaimer

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

Outline<<BAB V >>BAB VII

BAB VI
PEMINDAHAN KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA,
APARATUR SIPIL NEGARA, PERWAKILAN NEGARA ASING,
DAN PERWAKILAN ORGANISASI/LEMBAGA
INTERNASIONAL

Pasal 22

(1)Lembaga Negara berpindah kedudukan serta menjalankan tugas, fungsi, dan peran secara bertahap di Ibu Kota Nusantara.

(2)Pemindahan ked udukan Lembaga Negara secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

(3)Pemerintah Pusat menentukan Lembaga Pemerintah Non kementerian, Lembaga Non struktural, lembaga pemerintah lainnya, dan aparat ur sipil negara yang tidak dipindahkan kedudukannya ke Ibu Kota Nusantara.

(4)Perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional akan berkedudukan di Ibu Kota Nusantara berdasarkan kesanggupan dari masing-masing perwakilan negara asing da n perwakilan organisasi/lembaga internasional tersebut.

(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan Lembaga Negara, aparatur sipil negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi/lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden.

Terkait

Ibu Kota Negara

Disclaimer

BAB VIPEMINDAHAN KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA,APARATUR SIPIL NEGARA, PERWAKILAN NEGARA ASING,DAN PERWAKILAN ORGANISASI/LEMBAGAINTERNASIONAL

Pasal 22

Komentar!

BAB VI
PEMINDAHAN KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA,
APARATUR SIPIL NEGARA, PERWAKILAN NEGARA ASING,
DAN PERWAKILAN ORGANISASI/LEMBAGA
INTERNASIONAL