Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

teguran tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali;

larangan untuk menjalankan fungsi sebagai Pengurus atau Pengawas Koperasi;

pencabutan izin usaha; dan/atau

pembubaran oleh Menteri.

Komentar!