Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

(3)Pengurus tidak berwenang mewakili Koperasi apabila:

terjadi perkara di depan pengadilan antara Koperasi dan Pengurus yang bersangkutan; atau

Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Koperasi.

Komentar!