Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

Pengurus wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Rapat Anggota dalam hal Koperasi akan:

mengalihkan aset atau kekayaan Koperasi;

menjadikan jaminan utang atas aset atau kekayaan Koperasi;

menerbitkan obligasi atau surat utang lainnya;

mendirikan atau menjadi Anggota Koperasi Sekunder; dan/atau

memiliki dan mengelola perusahaan bukan Koperasi.

Komentar!