Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

(1)Pemerintah wajib mengarusutamakan isu disabilitas dalam menjalin kerja sama internasional.

(2)Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:

bertukar informasi dan pengalaman;

program pelatihan;

praktik terbaik;

penelitian;

ilmu pengetahuan; dan/atau

alih teknologi.

Komentar!