Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

(1)Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui:

peningkatan kemauan dan kemampuan;

penggalian potensi dan sumber daya;

penggalian nilai dasar;

pemberian akses; dan/atau

pemberian bantuan usaha.

(2)Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:

diagnosis dan pemberian motivasi;

pelatihan dan pendampingan;

pemberian stimulan;

peningkatan akses pemasaran hasil usaha;

penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan

bimbingan lanjut.

Komentar!