Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

(1)Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.

(2)Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

rehabilitasi sosial;

jaminan sosial;

pemberdayaan sosial; dan

perlindungan sosial.

Komentar!