Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

(2)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

pencegahan;

pengenalan tindak pidana; dan

laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

Komentar!