Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Tweet
WhatsApp
LinkedIn
Bagikan
InfoIsiTerkait
<<>>
Paragraf 2
PKB

Pasal 7
(1)Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.
(2)Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Yang dikecualikan dari Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
kereta api;

Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negar a;

Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;

Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan

Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.


Pasal 8
(1)Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
(2)Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Pasal 9
(1)Dasar pengenaan PKB adalah h asil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu: b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
(2)Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kenda raan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan nilai jual Kendaraan Bermotor.
(3)Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
(4)Nilai jual Kend araan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
(5)Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
(6)Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, nilai jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan te naga yang sama;

penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;

harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;

harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;

harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;

harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan

harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.

(7)Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan seb agai berikut:
koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan

koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau p encemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

(8)Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung berdasarkan faktor-faktor:
Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kend araan Bermotor;

jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan

jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Ber motor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.

(9)Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan ketentuan:
untuk Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyele nggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri; dan

untuk selain Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan peraturan gubernur berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dengan memperhatikan penyusutan nilai dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(10)Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 10
(1)Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:
untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi 1,2% (satu koma dua persen); dan

untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermo tor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6% (enam persen).

(2)Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom, tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:
untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama paling tinggi sebesar 2% (dua persen); dan

untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perse n).

(3)Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, d itetapkan paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen).
(4)Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.
(5)Tarif PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Perda.

Pasal 11
(1)Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) dengan tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5).
(2)PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendar aan Bermotor terdaftar.
(3)PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut- turut terhitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor.

Komentar!