Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

Pagu DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 6 huruf a ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan 1 (satu) tahun sebelumnya.

(1)DBH terdiri atas:

DBH pajak; dan

DBH sumber daya alam.

(2)DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

Pajak Penghasilan;

Pajak Bumi dan Bangunan ; dan

cukai hasil tembakau.

(3)DBH sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

kehutanan;

mineral dan batu bara;

minyak bumi dan gas bumi;

panas bumi; dan

perikanan.

Komentar!