untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik neg ara atau barang milik Daerah;

oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;

untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;

oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;

oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan

untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undanga n.