Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
InfoIsi
Terkait
Disclaimer
Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).
Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.
Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.
- JUDULUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDO NESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
- PEMBUKAAN
Konsideran (Menimbang)
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provins…
- b. bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan …
- c. bahwa untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan…
- d. bahwa sesuai dengan Pasal 18A ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara …
- e. bahwa sesuai dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik …
- f. bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan …
- g. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi…
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai…
Dasar Hukum (Mengingat)
- Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal…
- BATANG TUBUH
- PENUTUP
Pasal 156
(1)Pinjaman Daerah dilakukan dalam rangka:
- pengelolaan kas;
- pembiayaan pemb angunan infrastruktur Daerah;
- pengelolaan portofolio utang Daerah; dan/atau
- penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD.
(2)Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan kas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan tidak dengan persetujuan DPRD.
(3)Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan kas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus
dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
(4)Pinjaman Daerah dalam rangka pembiayaan
pembangunan infrastruktur Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa
pinjaman tunai dan/atau pinjaman kegiatan.
(5)Pinjaman Daerah dalam rangka penerusan pinjaman
dan/atau penyertaan modal kepada BUMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa
penugasan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah
kepada BUMD untuk membiayai program/kegiatan
yang bersifat strategis nasional atau penugasan
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(6)Penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang bukan
merupakan program/kegiatan yang bersifat strategis
nasional harus mendapatkan persetujuan menteri
yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam
negeri.
Bagian Kedua Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah