Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Dokumen peraturan ini ditampilkan sebagai hasil parsing semi-otomatis menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition).

Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat perbedaan format, penulisan, maupun kekeliruan teks dari dokumen aslinya.

Untuk keakuratan dan keabsahan, silakan merujuk pada dokumen resmi/sumber asli peraturan tersebut.

(2)Dalam menjatuhkan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib mempertimbangkan:

pengakuan terdakwa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan;
kemampuan kerja terdakwa;
persetujuan . . .
persetqjuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
riwayat sosial terdakwa;
pelindungan keselamatan kerja terdalwa;
agama, kepercayaan, dan keyakinan politik terdakwa; dan
kemampuan terdakwa membayar pidana denda.

Komentar!